Update

Rapat dihadiri oIeh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 834.672.500  atau mewakili   77,59% dari  1.075.760.000 saham. Adapun  hasil keputusan Rapat
adalah sebagai berikut  :
Keputusan Agenda 1 RUPST
1.) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi  mengenai hasil usaha tahun 2016 dan taporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir  pada tanggaI 31-12-2016.
2.) Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan  Laba/Rugi Perseroan untuk  tahun  buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016, yang telah diaudit oleh kantor  akuntan publik S. Mannan, Ardiansyah & rekan sesuai Laporan nomor 02/MS.05/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dengan opini penilaian wajar: Serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit  et de charge)  kepada   Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka  jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum   datam neraca dan   perhitungan laba rugi tahun buku 2016
3.) Menyetujui Penetapan penggunaan laba dan Pembagian Deviden Tunai sebagai berikut:
• Perseroan akan menggunakan Iaba untuk kegiatan operasional dan keuangan.
• Dividen akan dibagikan sebesar Rp 3.227.280.000    (Tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Sebelum pajak
• Untuk hal itu, memberikan  kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal realisasi pembalian deviden tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.) Menyetujui untuk menetapkan Akuntan Publik serta honorarium Akuntan Publik  tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2017 dengan  mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atau  memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahun buku 2017, dengan kreteria sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 sebagai berikut :
A) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
B) Memiliki izin yang masih berlaku dan Menteri
C) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif  berupa, pembatalan Surat Tanda Terdaftar ( STTO ) dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya.
D) Tidak pernah melakukan perbuatan  tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam
daftar kredit atau pembiayaan macet.
E) Bagi AP ( Akuntan Publik) tidak memiliki rangkap jabatan
F) Berkedudukan, sebagai  Rekan AP (Akuntan Publik)  pada  KAP (tantor akuntan Publik) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
G) Memeliki Kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa  AP ( Akuntan Publik)

Keputusan Agenda 2 RUPSLB
•  Menyetujui perubahan perizinan penanaman modal Perseroan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
•  Menyetujui memberikan kuasa kepada direksi  Perseroan dengan hak subsitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat ini serta dalam rangka sahnya, efektifnya dan/atau pelaksanaan  keputusan­ keputusan dalam  Rapat ini, termasuk tetapi  tidak terbatas·  pada (i) membuat, meminta, dibuatkan, menggandakan, menandatangani,  menyerahkan, menyampaikan, mengajukan, mendaftarkan dan/atau melaksanakan segala akta, perjanjian, formulir, aplikasi, pernyataan, sertifikat dan/atau dokumen  lainnya (selanjutnya disebut  ("Dokumen'') maupun setiap perubahan,     perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, pengalihan, novasidan/atau pengakhiran atas Dokumen tersebut, (ii) mengubah dan menyusun kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan. (iii) menyatakan  kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan daIam Rapat ini dalam satu atau lebih akta notaris, (iv) hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Badan Koordinasi  Penanaman  Modal

dan (v) mengajukan  permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan  pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang

 

 

 

 

  • 16/06/2017
  • Admin

 

Back to Top